Transfer pricing adalah penentuan harga transaksi untuk barang, jasa, atau aset lainnya yang diperdagangkan antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi atau kelompok perusahaan (misalnya, antara induk perusahaan dan anak perusahaan, atau antara cabang perusahaan di negara yang berbeda). Dengan kata lain, transfer pricing mengatur bagaimana harga ditentukan untuk transaksi internal dalam suatu grup perusahaan.
Tujuan Transfer Pricing:
- Mengatur Aliran Pendapatan: Transfer pricing dapat mempengaruhi aliran pendapatan antar perusahaan dalam grup yang sama, terutama dalam konteks perpajakan antar negara.
- Penghindaran Pajak: Beberapa perusahaan mungkin menggunakan transfer pricing untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (praktik ini disebut tax avoidance, yang legal jika dilakukan dengan benar).
- Pengelolaan Biaya dan Laba: Transfer pricing digunakan untuk mengalokasikan biaya dan laba antar unit bisnis atau anak perusahaan, sesuai dengan kontribusi masing-masing.
Prinsip Transfer Pricing:
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), yang mengembangkan pedoman internasional untuk transfer pricing, menetapkan prinsip yang dikenal dengan “Arm’s Length Principle”. Prinsip ini mengharuskan harga yang ditetapkan dalam transaksi antar perusahaan afiliasi untuk sama dengan harga yang akan diterapkan jika transaksi tersebut dilakukan antara dua pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi, atau di luar pasar (seperti dalam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang bersaing di pasar bebas).
Contoh Kasus Transfer Pricing:
- Antara Induk dan Anak Perusahaan: Misalnya, sebuah perusahaan induk di negara A menjual barang ke anak perusahaannya di negara B. Harga jual barang tersebut harus ditentukan dengan cara yang wajar, seolah-olah transaksi dilakukan antara dua perusahaan yang tidak saling terkait.
- Pengalokasian Biaya dan Laba: Suatu grup perusahaan mungkin memiliki pabrik di negara dengan biaya rendah dan kantor penjualan di negara dengan pajak tinggi. Transfer pricing digunakan untuk menentukan berapa banyak laba yang dilaporkan oleh masing-masing anak perusahaan atau unit bisnis.
Regulasi Transfer Pricing di Indonesia:
Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatur transfer pricing dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh OECD. Perusahaan yang terlibat dalam transaksi antar perusahaan afiliasi wajib melaporkan dan mendokumentasikan kebijakan transfer pricing mereka dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer yang harus disimpan dan dilaporkan saat dilakukan pemeriksaan pajak.
Praktik yang Tidak Dibenarkan:
- Pengalihan Laba untuk Menghindari Pajak: Perusahaan dapat mengatur harga transaksi internal untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak mereka secara keseluruhan. Praktik ini sering kali dianggap sebagai penghindaran pajak dan dapat dianggap ilegal jika tidak sesuai dengan prinsip arm’s length.
Pengawasan dan Kepatuhan:
Otoritas pajak di berbagai negara (termasuk Indonesia) mengawasi transaksi transfer pricing untuk memastikan bahwa perusahaan tidak menggunakan harga transfer untuk menghindari kewajiban pajak. Jika ditemukan adanya penyimpangan dari harga pasar atau penghindaran pajak, otoritas pajak bisa mengenakan sanksi atau penalti.
JadiUnggulan adalah partner terpercaya dalam pengurusan legalitas dan layanan pajak dengan biaya terjangkau dan proses cepat.
cek lebih lanjut: Website JadiUnggulan
